JPS Jangan Dipolitisir, Dorong Warga Awasi

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Kantor : JL Sunan Ampel II Blok C. No 9. BTN Bumi Kodya Asri Jempong Baru-Mataram Email : lakpesdampwnuntb@gmail.com // IG : @lakpesdampwnuntb // FB : Lakpesdam PWNU NTB contak person : 081239027536

Abu Macel

Abu Macel

JPS Jangan Dipolitisir, Dorong Warga Awasi

Tuesday, 13 October 2020
Ketua Lakpesdam NU NTB
(Muhammad Jayadi)

Kota Mataram salah satu kabupaten/kota yang mengalokasikan APBDnya untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19  yang ada di Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram telah menggarkan program JPS sampai dengan tahap V. Penambahan waktu pendistribusian paket bantuan JPS tersebut dilakukan atas adanya aspirasi dan permintaan masyarakat kepada pemerintah baik lewat eksekutif dan legisltif. Atas pertimbangan bahwa masyarakat masih membutuhkan bantuan akibat kondisi ekonomi belum pulih, maka JPS tahap V diangggarkan lagi oleh pemerintah Kota Mataram, kata asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram H. Mahmudin Tura pada media.

Pengurus Lakpesdam PWNU NTB mengapresiasi langkah pemerintah Kota Mataram yang terus memperlihatkan komitmennya dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat akibat  pandemi covid-19, melalui program jaring pengaman social (JPS). 

“Kami memberikan apresiasi atas langkah pemerintah Kota Mataram, yang kembali mengalokasikan bantuan bagi masyarakat Kota Mataram yang ekonominya terdampak pandemi melalui APBD Kota Mataram. Selain kami apresiasi, langkah pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran JPS tahap V juga harus dikawal secara ketat. Kami khawatir bantuan JPS tahap V rentan dipolitisir untuk kepentingan kelompok tertentu, mengingat secara bersamaan ada agenda politik pemilihan walikota dan wakil walikota, sehingga bantuan-bantuan semacam ini rentan disalahgunakan. Kami mendorong supaya masyarakat mengawasi distribusi paket bantuan JPS tahap V ini secara ketat. Masyarakat harus berani melaporkan jika ada potensi penyalahgunaan bantuan ini”, pinta Ketua Lakpesdam PWNU NTB Muhammad Jayadi.

Lakpesdam PWNU NTB telah membuka posko pengaduan untuk mengawasi potensi korupsi dan diskriminasi pada pendistribusian bantuan sosial selama pandemi covid-19 lewat jaringan di masing-masing kelurahan. Masyarakat jangan takut melapor jika ditemukan indikasi penyalahgunaan bantuan sosial JPS oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik. Laporkan jika ada warga yang berhak namun tidak diberikan bantuan karena berbeda pilihan, Lakpesdam NU akan mengawasi dan mengawal jika ada kasus-kasus semacam itu. 

“Kami juga minta Bawaslu memberikan atensi khusus untuk melakukan pengawasan pada distribusi paket bantuan JPS, mengingat sekarang sudah memasuki tahapan kampanye, bantuan semacam itu rentan disalahgunakan”, tegas mantan ketua PMII Mataram ini.