Lakukan Sosialisasi, DPRD Tidak Konsisten

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Kantor : JL Sunan Ampel II Blok C. No 9. BTN Bumi Kodya Asri Jempong Baru-Mataram Email : lakpesdampwnuntb@gmail.com // IG : @lakpesdampwnuntb // FB : Lakpesdam PWNU NTB contak person : 081239027536

Abu Macel

Abu Macel

Lakukan Sosialisasi, DPRD Tidak Konsisten

Wednesday, 24 November 2021

 


Mataram. Belum terlihat hasil atas upaya hukum dan politik yang disampaikan anggota DPRD NTB yang mempermasalahkan langkah Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTB, karena dinilai lalai dan ceroboh dengan tidak melakukan konsultasi pada DPRD dalam pengusulan register Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan ke Kementerian Dalam Negeri. Kini sudah terdengar kabar, para wakil rakyat ramai-ramai mensosialisasikan Perda tersebut ke masing-masing dapil dengan anggaran yang cukup pantastis, yakni sekitar 2,6 Milyar.

 

Sampai hari ini, publik menunggu-nunggu apa hasil para anggota dewan yang  berjanji melakukan langkah hukum dan politik atas hilangnya pasal-pasal penting pada Perda 05 tahun 2021 terhadap Pemprov NTB. “Kami masih ingat jelas bagaimana DPRD berjanji akan mengambil langkah hukum dan politik atas kelalaian dan kecerobohan Biro Hukum yang menyebabkan hilangnya pasal-pasal penting seperti alokasi 1% APBD dan ketentuan sanksi pada Perda Pencegahan Perkawinan Anak, justru, kok tiba-tiba publik disuguhkan kabar bagi-bagi sosialisasi perda oleh para  anggota DPRD NTB,

 

Seharusnya para anggota DPRD NTB menyampaikan apa yang sudah dilakukan terkait janjinya yang akan mempermsalahkan kelalaian dan kecerobohan Biro Hukum, bukan malah memberikan kabar bagi-bagi kegiatan sosialisasi perda tersebut kepada masyarakat yang anggarannya milyaran.

 

Katanya perda cacat prosedur dan administrasi, kok malah disosialisasikan. Kami jadi meragukan komitmen DPRD menghasilkan produk legislasi yang berkualitas, jangan sampai publik menganggap para Anggota Dewan pembohong, karena tidak konsisten dalam menepati janjinya, kritik Ketua Lakpesdam NU NTB.

 

DPRD tidak boleh setengah hati mengawal perbaikan substansi Perda 05 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, lebih-lebih Perda tersebut merupakan produk inisiatif DPRD, jadi DPRD harus konsisten, jangan bisanya nyalahin orang saja, tutupnya.